SERANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Serang memberikan catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027. Meski menyetujui pembahasan RAPBD dilanjutkan, PKS meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk memperhatikan postur anggaran agar lebih berpihak pada peningkatan SDM dan Pelindungan Aset Daerah.
Diketahui bahwa total belanja daerah dalam RAPBD 2027 ditetapkan sebesar Rp 1,279 Triliun. Fraksi PKS menyoroti masih tingginya rasio Belanja Operasi yang mencapai 89,02 persen. Sebaliknya, Belanja Modal untuk pembangunan fisik dan infrastruktur sebesar 10,75 persen.
“Bagi kami, RAPBD bukan hanya rangkaian angka, tetapi kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat. Tingginya belanja operasi menunjukkan terbatasnya ruang untuk percepatan pembangunan fisik dan layanan dasar masyarakat,” kata Anggota Dewan PKS Dapil Taktakan, Juhri, dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Juhri menyoroti penurunan alokasi untuk layanan dasar jika dibandingkan dengan tahun 2026. Anggaran pendidikan tercatat turun 45,22 persen menjadi Rp 308 miliar, sementara kesehatan turun 15,57 persen menjadi Rp 179 miliar. Ia meminta anggaran yang ada difokuskan pada peningkatan kualitas SDM.
Selain layanan dasar, Fraksi PKS meminta Pemkot Serang untuk terus berupaya menyelamatkan kekayaan daerah. Saat ini, terdapat lebih dari 3.374 aset lahan pemerintah yang belum bersertifikat. Tanpa kepastian hukum, aset-aset ini dinilai sangat rawan hilang, disengketakan, atau dikuasai pihak lain.
Terkait perbaikan kualitas hidup warga, Fraksi PKS juga menilai alokasi infrastruktur untuk perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Hal serupa terjadi pada sektor lingkungan hidup. Dukungan anggaran untuk pembangunan rendah karbon masih sangat minim. Dari total alokasi Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 65,2 miliar, alokasi untuk belanja modalnya hanya Rp 7,6 miliar.
Menutup keterangannya, Juhri berharap catatan dan evaluasi dari Fraksi PKS ini menjadi perhatian Wali Kota Serang beserta jajarannya. “Kami yakin, jika APBD disusun dengan orientasi hasil dan keadilan, Kota Serang akan berlari lebih cepat menjadi kota madani yang maju kotanya, Bahagia dan Sejahtera warganya,” tutupnya.
