Jakarta, Straiteconomic – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan pemerintah sebagai instrumen untuk mendukung pengembangan pendidikan, riset, dan inovasi. Hal itu disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) perancangan Jakarta Education and Innovation Center di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Dalam forum tersebut, Suahasil mengatakan pemerintah mendorong transformasi ekonomi yang lebih bertumpu pada pengetahuan dan inovasi. Menurutnya, Jakarta Education and Innovation Center diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan berbagai institusi dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis hasil penelitian.
“Indonesia perlu beralih dari yang sebelumnya mengandalkan perspiration (kerja keras fisik) menuju innovation (inovasi). Pemerintah membutuhkan pengetahuan yang diciptakan oleh universitas, LSM, lembaga riset, hingga institusi multidimensi untuk menjembatani hasil riset menjadi kebijakan publik (research-based policy making),” ujar Suahasil.
Ia juga memaparkan alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya telah dijalankan pemerintah sejak 2009 hingga 2026 sesuai amanat konstitusi. Selama periode tersebut, total anggaran pendidikan disebut mencapai Rp7.667,3 triliun.
Dari alokasi tersebut, pemerintah membentuk Dana Abadi Pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Nilai akumulasi dana tersebut saat ini mencapai sekitar Rp195 triliun.
Menurut Suahasil, Dana Abadi Pendidikan telah dimanfaatkan untuk mendukung lebih dari 61 ribu penerima manfaat, membiayai lebih dari 4.700 proyek penelitian, serta mendukung 23 perguruan tinggi negeri dalam menghasilkan sekitar 8.200 publikasi ilmiah, 1.900 program visiting professor dan postdoctoral fellowship, serta program pertukaran mahasiswa.
Selain pendanaan, pemerintah juga menyediakan insentif perpajakan berupa Super Tax Deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D). Melalui kebijakan tersebut, perusahaan dapat memperoleh pengurangan penghasilan bruto hingga 300 persen dari biaya kegiatan R&D yang dilakukan di Indonesia.
Dalam pengembangan Jakarta Education and Innovation Center, Suahasil mengatakan pemerintah pusat akan berperan melalui dukungan program dan kebijakan, sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lahan dan infrastruktur. Ia juga menilai pengembangan kawasan terpadu yang menggabungkan perguruan tinggi dan pusat riset dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional.
“Ini adalah wujud Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan berkontribusi bagi dunia,” kata Suahasil. (*)
