JAKARTA– Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menghentikan distribusi buku ke daerah-daerah akibat ketiadaan anggaran. Anggaran Perpusnas pada 2026 dipangkas hampir setengahnya.
Kepala Perpustakaan Nasional, Aminudin Aziz, mengakui pemotongan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program literasi.
“Bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu. Misalnya tadi disampaikan juga terkait dengan bantuan buku,” ujar Aminudin dalam rapat Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Juli 2026.
Berdasarkan data anggaran, Perpusnas hanya memperoleh alokasi Rp377,9 miliar pada 2026. Nilai itu turun tajam dibandingkan anggaran 2025 yang mencapai Rp721 miliar, atau berkurang hampir 48 persen.
Langkah pengetatan ini memaksa dihentikannya inisiatif pengiriman buku gratis ke desa, taman bacaan masyarakat (TBM), lembaga pemasyarakatan (lapas), dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang sebelumnya berjalan sukses pada periode 2024–2025.
Padahal, melalui skema tersebut, Perpusnas telah berhasil mengirimkan 1.000 buku berkualitas per titik sasaran (locus) dengan sambutan publik yang sangat positif.
“Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya,” kata Aziz.
Selama ini, bantuan buku menjadi salah satu program andalan Perpusnas untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas perpustakaan. (*)
