JAKARTA – Komisi III DPR RI mendorong Bareskrim Polri untuk menindak pelaku lapangan dan aktor utama dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Habiburokhman menuturkan, Bareskrim Polri jangan hanya menindak pelaku pembakar di lapangan, tetapi juga berkomitmen mengejar aktor utama dan pihak-pihak yang mengeruk keuntungan finansial dari Karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus Karhutla harus menyentuh akar masalah. Selama ini, kata dia, para pekerja atau masyarakat di lapangan kerap menjadi pihak yang ditindak, sementara korporasi maupun aktor intelektual yang meraup keuntungan dari lahan yang terbakar sering kali luput dari penjangkauan hukum.
“Penegakan hukum Karhutla memang harus menyentuh akar masalah. Selama ini, para pelaku di lapangan sering kali hanya menjadi korban atau pekerja, sementara dalang korporasi maupun pemodal yang meraup untung dari lahan yang hangus kerap tidak tersentuh. Pendekatan follow the money dan penindakan tegas tanpa pandang bulu ini sejalan dengan agenda reformasi penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya, Senin 24 Agustus 2026.
Habiburokhman mengapresiasi atas langkah pencegahan proaktif Polri melalui pembangunan infrastruktur air di titik-titik rawan, meliputi 1.296 embung dan 834 sekat kanal.
Pembangunan fasilitas penampungan dan penyekatan air ini sebagai bukti keseriusan Polri dalam mengimplementasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh jajaran bertindak all out dalam menghentikan serta mencegah bencana Karhutla secara berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur air tersebut adalah wujud nyata kerja presisi yang langsung dirasakan manfaatnya untuk memitigasi bencana asap tahunan,” katanya.
Penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan serta upaya mitigasi yang berkelanjutan diharapkan dapat menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian ekosistem nasional.
“Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk terus mendukung dan mengawal setiap langkah Polri, baik dalam penegakan hukum yang tegas terhadap para perusak lingkungan maupun upaya mitigasi berkelanjutan demi menjaga keselamatan masyarakat dan ekosistem kita,” ucapnya. (*)
