TANGERANG – Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Lukman Hakim, menilai pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, salah satunya adalah lemahnya kemandirian fiskal daerah.
Persoalan tersebut dinilai menjadi hambatan serius bagi pemerataan pembangunan dan efektivitas desentralisasi. Lukman menjelaskan, semangat otonomi daerah sejatinya memberi ruang bagi daerah mengelola rumah tangganya sendiri, namun dalam praktiknya masih diwarnai persoalan koordinasi dan ego sektoral antarwilayah.
Ia mencontohkan, kerja sama antardaerah justru menjadi kunci percepatan pembangunan, terutama dalam pengelolaan potensi ekonomi bersama.
“Persoalannya ketika ada daerah yang punya sumber daya besar tapi enggan berkolaborasi dengan wilayah sekitar, ketimpangan pembangunan akan sulit diselesaikan,” ujarnya, Senin 27 April 2026.
Selain itu, ia mengingatkan efek negatif desentralisasi juga bisa melahirkan raja-raja kecil di daerah melalui praktik dinasti politik. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menghambat pembangunan karena membuka celah korupsi, konflik kepentingan, hingga lemahnya tata kelola pemerintahan.
Menurut Lukman, pengawasan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pelaksanaan otonomi tidak melenceng dari tujuan awal desentralisasi. Terutama dalam urusan pengadaan pegawai dan belanja daerah yang menurutnya harus dikontrol secara ketat agar tidak memunculkan penyimpangan.
Ia juga menyoroti persoalan kemandirian fiskal yang masih menjadi pekerjaan rumah banyak daerah. Ketergantungan pada transfer dana pusat melalui DAU dan DAK, menurutnya, menunjukkan belum optimalnya daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah harus mulai kreatif membaca potensi lokal, jangan hanya mengandalkan sumber daya alam. Pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor jasa bisa menjadi sumber pertumbuhan baru,” kata Lukman.
Selain inovasi pendapatan, efisiensi belanja daerah juga dinilai penting. Ia mengkritisi masih besarnya anggaran yang habis untuk belanja pegawai dan perjalanan dinas dibanding pembangunan yang produktif. Jika anggaran diarahkan pada infrastruktur penunjang ekonomi, menurutnya investasi akan tumbuh dan PAD ikut meningkat.
Lukman juga menanggapi wacana pemilihan gubernur melalui DPRD. Ia menilai skema tersebut berpotensi mengurangi esensi demokrasi langsung karena dapat menjauhkan suara masyarakat dari proses pemilihan pemimpin daerah. Meski begitu, ia memandang isu tersebut lebih bernuansa kepentingan politik ketimbang ancaman langsung terhadap otonomi daerah.
Bagi Lukman, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan kualitas kepemimpinan kepala daerah. Sosok pemimpin yang visioner, inovatif, dan memiliki semangat kewirausahaan dinilai penting agar daerah tidak hanya menjalankan otonomi sebagai beban administratif, tetapi benar-benar menjadikannya instrumen pembangunan.
“Pemimpin daerah hari ini bukan cukup hanya jadi administrator, tapi juga harus mampu menjual potensi daerahnya dan menciptakan ekosistem pembangunan yang sehat,” tegasnya. (*)
